Universitas Perwira Purbalingga Gelar Kuliah Umum “Agile Governance di Indonesia: Antara Harapan dan Tantangan”
Purbalingga, 17 Oktober 2025 — Universitas Perwira
Purbalingga (Unperba) kembali menyelenggarakan kegiatan akademik yang
memperkaya wawasan mahasiswa melalui kuliah umum bertema “Agile Governance di
Indonesia: Antara Harapan dan Tantangan.”
Kegiatan
ini menghadirkan narasumber Prof. Dr. H. Didin Muhafidin, S.Ip.,
M.Si., Guru Besar
Kebijakan Publik FISIP Universitas Padjadjaran, Rektor Universitas Al Ghifari,
sekaligus Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia periode 2024–2025.
Acara
berlangsung pada Jumat, 17 Oktober 2025 di Auditorium Universitas Perwira
Purbalingga dan dihadiri oleh jajaran Yayasan Perguruan Karya Bhakti, di
antaranya H. Wijilaksono Dwi A., S.H., Wisnudi Bargowo, Bc.Hk., Dr. Kamson,
S.H., M.M., M.Pd., Anton Harri Nugroho, S.E., M.M., serta Drs. Kustomo, M.M..
Turut hadir Rektor Universitas Perwira Purbalingga, Dr. Eming
Sudiana, M.Si., Wakil Rektor Dr. Ir. Nastain, S.T., M.T., IPU, Ketua LKK Puji
Hartati, S.Si., M.Kes., Kepala Biro Umum Sukirto Hadi, S.Pd., M.Si., dan Kepala
Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Ronny Sungging Putra, S.Pd.
Dalam
sambutannya, Rektor Universitas Perwira Purbalingga Dr. Eming Sudiana, M.Si.
menegaskan pentingnya mahasiswa memiliki sikap agile atau kelincahan dalam
menghadapi tantangan zaman. “Mahasiswa harus memiliki kemampuan beradaptasi,
berpikir kritis, dan terus belajar sepanjang hayat agar siap menghadapi
dinamika global yang serba cepat,” ungkapnya. Rektor menambahkan bahwa semangat
agile tidak hanya dibutuhkan dalam pembelajaran akademik, tetapi juga dalam
berorganisasi dan berinteraksi sosial, sebagai bekal untuk menjadi sarjana yang
tangguh dan berkarakter.
Dalam
paparannya, Prof. Didin menjelaskan bahwa Agile Governance merupakan tata
kelola pemerintahan yang lincah, gesit, dan adaptif dalam merespons perubahan
yang tidak terduga. Konsep ini menekankan pentingnya birokrasi yang fleksibel,
kolaboratif, dan mampu berinovasi, guna meningkatkan efisiensi biaya dan
kualitas pelayanan publik. Menurut Prof. Didin, banyak negara gagal
mempertahankan eksistensinya karena tidak mampu beradaptasi dengan cepat
terhadap perubahan.
“Negara yang tidak memiliki sistem pemerintahan yang
tangkas akan kehilangan arah dan kepercayaan publik. Pemerintahan harus mampu
belajar dari perubahan dan menjadikannya peluang,” ujar beliau.Lebih lanjut, Prof. Didin
mencontohkan keberhasilan penerapan Agile Governance di Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) dalam menangani krisis ekonomi pascapandemi
COVID-19.Pemerintah DIY dinilai berhasil menerapkan kebijakan adaptif,
memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta memanfaatkan teknologi digital
seperti platform SiBakul untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.“Agile Governance bukan hanya
tentang kecepatan bertindak, tetapi juga kemampuan reflektif dan kolaboratif
dalam memberikan solusi nyata bagi publik,” jelasnya. Prof. Didin juga
menguraikan berbagai tantangan penerapan Agile Governance di Indonesia, antara
lain budaya birokrasi yang paternalistik, rendahnya literasi kebijakan, serta
lemahnya karakter aparatur. Beliau menegaskan pentingnya membangun aparatur
yang berintegritas, kreatif, komunikatif, dan berorientasi pelayanan publik.
Melalui kuliah umum ini, Universitas Perwira Purbalingga menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memahami dinamika kebijakan publik serta menumbuhkan karakter adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan global.
